MENJAMINKAN SERTIFIKAT TANPA IJIN

Pertanyaan:

Saya dan suami saya memiliki usaha dagang. Karena butuh modal, tanpa sepengetahuan saya, pada sekitar tahun 2000, suami saya telah menjaminkan sertifikat HGB toko kepada sebuah bank swasta guna memperoleh fasilitas kredit. Untuk kepentingan itu, suami saya telah menandatangani akta perjanjian kredit bank, berikut pula surat kuasa pembebanan hak tanggungan, dan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pada mulanya, pembayaran angsuran atas kredit tersebut tidak ada masalah. Namun, pada pertengahan tahun 2004, pembayaran kredit yang atas nama suami saya tersebut macet. Akibatnya, pihak bank mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan atas obyek jaminan yang merupakan harta bersama itu. Selanjutnya, pada awal tahun 2005, pihak Kantor Lelang Negara setempat telah mengumumkan bahwa toko saya tersebut akan dilelang.

Yang ingin saya tanyakan:

1) Apakah perbuatan hukum suami saya tersebut sah menurut hukum? Sebab, seperti saya kemukakan di atas, semua tindakan suami saya tersebut dilakukan tanpa seijin dan persetujuan saya sebagai istrinya.

2) Apakah saya dapat mengajukan pembatalan atas akta perjanjian kredit, antara suami saya dengan pihak bank. Termasuk menggugat pembatalan surat kuasa pembebanan hak tanggungan, serta akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?
Terima kasih atas jawaban pengasuh rubrik.

Ny. Darmi Sanyoto
Jl. Dukuh Kupang II/458
Surabaya

Jawaban:

Yth. Ny. Darmi Sanyoto

Untuk menjawab pertanyaan Saudari, yang terlebih dulu harus dipahami adalah pengertian “dapat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan itu, bahwa harta bersama (disebut juga harta gono-gini), suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah. Menurut Yurisprudensi No. 2690 K/Pdt/1985, tanggal 3 November 1986, bahwa setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan suami-isteri.

Dengan demikian, frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU tersebut di atas, haruslah ditafsirkan “harus”. Atau, dapat dinyatakan, setiap perbuatan hukum yang berkepentingan dengan harta bersama/gono-gini, harus dilakukan secara bersama-sama dan atau atas persetujuan suami-isteri. Sebab itu, terhadap segala bentuk surat/akta yang terbit karena perbuatan hukum sepihak (baca: dilakukan suami atau isteri saja), dapat diajukan gugatan pembatalannya.

Pengertian dapat diajukan gugatan pembatalan, bahwa batalnya surat/akta berkenaan dengan perjanjian pemberian kredit, tidaklah batal demi hukum. Maksudnya, kebatalannya wajib didahului dengan tindakan gugatan, memohon kepada hakim agar surat/akta itu dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga karenanya tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Sebaliknya, jika tidak ada upaya gugatan apa pun, surat/akta itu tetap memiliki akibat hukum dan bersifat eksekutorial.

Berkait dengan gugatan pembatalan, sudah tentu pihak penggugat wajib mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa perjanjian pemberitan kredit itu sama sekali tanpa sepengetahuan penggugat (baca: isteri). Karena bisa saja terjadi, misalnya, sebenarnya antara suami-isteri itu mengetahui mengenai kredit usaha itu. Namun, dengan muslihat itu pihak isteri nantinya dapat mengajukan gugatan pembatalan dengan dalih, suaminya telah menjaminkan harta bersama untuk memperoleh fasilitas kredit tanpa seijin penggugat. Sehingga pasangan suami-isteri itu dapat melakukan tindakan wet ontduiking atau penyelundupan hukum agar terbebas dari tagihan hutangnya.

Berkenaan dengan hal itulah, dalam putusannya Mahkamah Agung R.I. No. 1755 K/Pdt/1997, tanggal 26 April 2001 berpendapat, dalam tenggang waktu yang cukup lama adalah tidak mungkin penggugat tidak mengetahui obyek sengketa dijaminkan kepada tergugat/bank. Terlebih lagi, uang pinjaman tersebut digunakan oleh suami penggugat untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Di samping itu, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung R.I. berpendapat pula, harta gono-gini dapat digunakan oleh suami atau isteri untuk membayar hutang-hutangnya yang timbul dalam masa perkawinan. Dan, berdasarkan pertimbangan itu, selanjutnya Mahkamah Agung R.I. menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatannya dinyatakan ditolak.

Kesimpulannya, Mahkamah Agung R.I. memiliki pendapat hukum bahwa setiap perbuatan hukum yang berkepentingan dengan harta bersama/gono-gini, termasuk membuat hutang-piutang dengan pihak ketiga, harus dilakukan secara bersama-sama dan atau atas persetujuan suami-isteri. Dan, terhadap hutang kepada pihak ketiga yang timbul dalam masa perkawinan, baik hutang itu ditimbulkan oleh pihak suami atau isteri, harta gono-gini dapat digunakan untuk membayarnya. (mon-mlg)